Pengaruh Doktrin Gujral Terhadap Stabilitas Kawasan Asia Selatan

Essay ini ditulis untuk mata kuliah KAWASAN ASIA SELATAN
Semester V tahun akademik 2010/2011
Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina
Oleh Agung Setiyo Wibowo

Asia Selatan adalah kawasan yang sepenuhnya pernah dijajah oleh Inggris. Walapun pemerintahan kolonial Inggris telah meninggalkan kawasan itu, kebijakan “memecah belah” yang pernah dijalankan selama lebih dari 200 tahun masih berdampak sampai sekarang.


Kebesaran India di Asia Selatan
Diukur dari indeks apapun, India tidak diragukan lagi sebagai negara terpenting dan terkuat di Asia Selatan dengan kepentingannya menjaga stabilitas keamanan kawasan. India juga dapat dikatakan sebagai “status quo power” tanpa tuntutan dari negara-negara tetangganya. India menginginkan diri sebagai “pemimpin” di kawasan Asia Selatan, tetapi seperti yang tertulis dalam Doktrin Gujral pada pertengahan 1990-an, sarat dengan kepentingan politik.
Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Doktrin Gujral adalah :
1. Dengan negara-negara tetangganya seperti Bangladesh, Bhutan, Maladewa, Nepal dan Sri Lanka, India tidak meminta timbal balik, tetapi memberi dan mengakomodasi apa yang dapat diwujudkan dalam keyakinan dan kepercayaan
2. Tidak ada negara di kawasan Asia Selatan yang mengizinkan wilayahnya digunakan untuk melawan kepentingan negara lain di kawasan Asia Selatan
3. Tidak ada negara yang ikut mencampuri urusan internal negara lain
4. Seluruh negara-negara di kawasan Asia Selatan harus menghormati integritas wilayah dan kedaulatan satu sama lain
5. Seluruh negara-negara di kawasan Asia Selatan harus menyelesaikan perselisihan dengan negosiasi bilateral secara damai.
Berdasarkan konsep utama non-reciprocity, mantan perdana menteri I.K.Gujral menginginkan hak India untuk ditanggapi secara positif dan senang hati oleh negara-negara tetangganya baik dalam kepentingan ekonomi maupun keamanan. Walaupun doktrin ini tidak sepenuhnya diimplementaskan, telah meningkatkan hubungan India dengan Bangladesh, Nepal dan Srilanka sepanjang dekade 1990-an. Perjanjian air Farakka dengan Bangladesh, perjanjian transit revisi dengan Nepal yang sebenarnya dirundingkan oleh pemerintahan Narashimha Rao yang mendahului perdana menteri I.K.Gujral, dan perjanjian perdagangan dengan Sri Lanka yang membuka pasar India bebas pajak, semuanya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh doktrin ini.
Sensitivitas lebih besar India pada 1990-an terhadap keamanan Sri Lanka dalam konteks pemberontakan Macan Tamil mendorong tanggapan India dalam bentuk militer pada 1988. Kebijakan “non-reciprocity” adalah langkah berarti dalam melegitimasi status kekuatan India di kawasan dengan menunjukkan keinginan dan kapasitasnya dengan cara baik. Peran ini memberikan legitimasi lebih besar dengan adanya pertemuan puncak South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) pada 1997 yang mengakui hak tiga atau lebih negara anggota untuk bergabung dalam kerjasama subkawasan tanpa menunggu persetujuan semua negara di kawasan. Kebijakan ini membuka peluang besar bagi Bangladesh, Bhutan dan Nepal untuk melakukan kerjasama ekonomi dengan India dibawah SAARC tanpa memutuskan oposisi Pakistan.
Hubungan India-Pakistan adalah pengecualian besar atas hegemoni India di kawasan. Hal ini bermula sejak berdirinya negara Pakistan yang menolak legitimasi India sebagai “manajer atau pemimpin” alamiah di Asia Selatan. India juga seringkali menyalahkan kekuatan eksternal, khususnya Amerika Serikat dan China yang mendorong Pakistan untuk menantang India.

Doktrin Gujral dan Stabilitas Asia Selatan
Walaupun banyak pakar politik menilai bahwa Doktrin Gujral tidak memiliki konsep yang matang. Doktrin ini setidaknya memiliki beberapa dampak positif. Salah satunya adalah resolusi pembagian air India-Bangladesh yang selesai hanya dalam waktu tiga bulan pada 1996-1997, bertepatan dengan perjanjian India-Nepal atas Sungai Mahakali dan juga diikuti dengan perjanjian India-Sri Lanka untuk meningkatkan kerjasama pembangunan dan didahului oleh upaya perbaikan hubungan Indo-Pakistan.
Doktrin Gujral membawa hasil positif dalam waktu pendek. Misalnya pembagian air India-Bangladesh. Walaupun oposisi Bangladesh berusaha mempertanyakan implementasi perjanjian India, pengawasan distribusi air di kedua pihak telah berjalan.

The Gujral Doctrine produced positive results in a surprising short span of time. The water sharing with Bangladesh passed without problems in the first three months of 1997. Although the Bangladesh opposition tried to question India?s implementation of the accord, the provisions for 24-hour monitoring of the distribution of water by both sides, meant that no complaint of Indian default was supported by monitored statistics. In six months, Dhaka started giving India access to the North-Eastern states where as in Meghalaya, joint industrial projects were quickly approved and began to be implemented. Nepal was happy with the Mahakali river agreement. It employed reputed American consultants to prepare feasibility reports about hydel projects. Nepal was further pleased when India allowed it the use of a 60 km road to export goods to Bangladesh and to ASEAN via the Bangladeshi port of Chittagong . Bhutan offered to augment the supply of water of the Ganga through a canal linking the river to the Santokh river flowing nearby across Bhutanese territory.

The litmus test of the Gujral Doctrine was India-Pakistan relations. Two rounds of talks have taken place between the foreign secretaries of the two governments since the meeting between Mr.Gujral and Mr.Nawaz Shariff at the SAARC summit in Male, with a third meeting due in September. The two countries have found an agreed methodology to discuss the entire gamut of the flawed relationship including Kashmir , which Pakistan has identified as the "core issue". While Kashmir and several related issues including Siachin, peace and security, confidence-building measures are to be discussed by a joint team led by the foreign secretaries, other joint teams are to be announced in September to go into issues like trade, commerce, cultural exchanges and travel.
Even before the official level talks have produced results, a soft thaw has descended on the long-confrontational relationship. Pakistan has bought sizeable quantities of Indian wheat and sugar, and India has bought Pakistani cotton. More important, Pakistan has announced that it will allow the proposed oil and gas pipeline from Oman to the Indian west coast to pass through its territory, drawing from the pipeline oil and gas for its own use, if necessary. The two countries worked closely together for the first time on WTO issues that came up at the WTO conference in Singapore recently. India-Pakistan direct official trade has touched $ 1 billion, increasing at the rate of 30% a year, according to Asia News.
An important thrust of the Gujral Doctrine is to help South Asia to expand its relationship with neighbouring regions. India has adopted the policy of Going East, and Pakistan is following suit. ASEAN has built a visible presence in India?s infrastructure development designs together with South Korea . India?s relations with China have improved significantly. At the latest round of border talks on August 5, 1997, the two sides agreed to identify an interim border and further accelerate the process of demilitarisation of the eastern border. Heavy weapons have been identified for withdrawal from the border regions. Trade and technology transfer relations have been expanding steadily, if rather slowly
In just about a year, India is conducting active diplomacy of developmental cooperation with more than 40 countries in the regions close to its immediate South Asian neighbourhood. These nations belong to ASEAN, the newly-spawned Indian Ocean Community, the Gulf and Central Asia . India now confidently expects to be a member of the APEC very soon. The Gujral Doctrine has spurred South-South Cooperation in a big way.

The Gujral Doctrine has significantly lowered tensions in South Asia and improved bilateral relations. It has not broken swords into ploughshares, but it may indeed do so if it is practiced for another two or three years. Indian threat perceptions of Pakistan and China have been reduced significantly. Traditional security concerns like huge standing armies, unaffordably high military budgets, issues relating to proliferation of nuclear weapons and development and deployment of missiles however remain unresolved. On the positive side, few in India and Pakistan now talk of war, while fear of Indian aggressive designs have largely withered in Nepal, Bangladesh and Sri Lanka.


Doktrin Gujral dapat dikatakan sebagai perubahan kebijakan India dalam hubungannya dengan negara-negara tetangganya yang lebih kecil. Doktrin ini bertujuan untuk membangun kerjasama bebas-konflik dan menjembatani kerjasama pembangunan di Asia Selatan.
Kesimpulan
Salah satu fenomena umum dalam hubungan internasional adalah bahwa suatu negara kecil merasa ketakutan atau khawatir ketika negara tetangganya yang lebih besar memiliki kebijakan ekspansionis. Ini adalah fenomena yang terjadi di kawasan Asia Selatan dengan India sebagai negara yang memiliki kekuatan (power) terbesar dan negara-negara tetangga yang lebih kecil seperti Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Maladewa, Bhutan, dan Nepal. Bhutan dan Nepal bahkan tidak ingin seperti “The Next Sikkim” yang berkonflik terus menerus.
SAARC sebagai organisasi yang awalnya didirikan untuk mempersatukan kawasan Asia Selatan dalam praktiknya hanya sebatas ilusi. Untuk memupuk perdamaian dan kerjasama antar negara tetangga, mantan perdana menteri India I.K. Gujral membuat doktrin yang dikenal dengan Doktrin Gujral (Gujral Doctrine) sebagai wadah manajemen konflik di kawasan.
Doktrin Gujral terdiri dari lima prinsip pedoman hubungan luar negeri antara India dengan negara-negara tetangganya. Kelima prinsip tersebut menegaskan bahwa kekuatan dan kebesaran India tidak dapat dipisahkan dari kualitas hubungannya dengan negara-negara tetangganya. Itu berarti, hubungan baik dan persahabatan antara India dan negara-negara tetangganya amat penting.


Daftar Pustaka
Murthy, Padma. The Gujral Doctrine and Beyond, Strategic Analysis; A monthly Journal of the IDSA, July 1999 (Vol. XXIII No. 4)
Bhabani Sen Gupta, “India in the Twenty-First Century,” International Affairs 73, no. 2 (1997): 308-310.
Gupta, Bhabani Sen. 1997. Gujral Doctrine Security Dimensions of the Gujral Doctrine dalam www.ipcs.org diakses pada 3 November 2010 pukul 23.12 WIB.

Share This

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Get MintShare Now