Essay ini dibuat khusus untuk mata kuliah KAWASAN ASIA SELATAN
Semester V tahun akademik 2010/2011
Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina
Oleh Agung Setiyo Wibowo
Dapat dikatakan bahwa India adalah negara terbesar dan paling berpengaruh di kawasan Asia Selatan; baik dalam ranah politik, sosial, ekonomi dan militer. Namun, dalam ranah militer India tidak dapat memandang remeh kekuatan Pakistan, khususnya senjata nuklir. Sampai 2005, India dan Pakistan adalah dua negara di luar Nuclear Proliferation Treaty (NPT) yang secara terang-terangan menunjukkan kapabilitasnya dalam pengembangan senjata nuklir dalam dunia itnernasional. Pada 1998, kedua negara itu melakukan uji coba senjata nuklir dan sejak itu, menyebarkan misil balistik, menyuarakan doktrin nuklir dan merombak institusi pengembangan nuklir. Pada 2002, kedua negara bahkan hampir berperang karena masalah Kashmir. Esai ini membahas perbedaan doktrin senjata nuklir India dan Pakistan yang sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri kedua negara dan menentukan stabilitas Asia Selatan.
Kerangka Teori
Membahas sistim internasional tidak pernah terlepas dari konsep power. Power adalah kemampuan untuk memperoleh apa saja yang diinginkan untuk mencapai politik luar negeri melalui kontrol terhadap lingkungan eksternal yang berubah. Hal ini sejalan dengan paradigma realis yang menyatakan bahwa aktor utama dalam hubungan internasional adalah negara yang bersifat rasional dan monolith. Realisme berpendapat bahwa sifat dasar interaksi dalam sistim internasional yaitu anarki, kompetitif, konfliktual, dan kerjasama dibangun hanya untuk kepentingan jangka pendek. Ketertiban dan stabilitas hubungan internasional hanya akan dicapai melalui distribusi kekuatan (Perwita dan Yani, 2005).
Kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, yang dikendalikan untuk mencapai kepentingan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Sedangkan kepentingan nasional dapat diartikan sebagai tujuan dasar dan faktor penentu yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan politik luar negerinya.
Perbedaan Doktrin Senjata Nuklir India dan Pakistan
Dalam sejarahnya India terdorong untuk mengembangkan nuklir setelah China melakukan uji coba nuklir pada 1964. Begitu juga dengan Pakistan yang mengembangkan senjata nuklir karena terancam oleh India. Perbedaan doktrin senjata nuklir antara India dan Pakistan setidaknya dapat digambarkan dengan tiga parameter sebagai berikut (Banerjee, 2008):
1. No First Use (NFU). India mendeklarasikan NFU pada 1998. Pakistan mengkritik kebijakan NFU India. Pakistan menganggap NFU hanya sebagai pernyataan politis.
2. Foreseeable nuclear test. Perdana Menteri AB.Vajpaye pernah menyatakan pada 1998 bahwa India akan menguji coba nuklir jika China dan Pakistan melakukannya. Pakistan sejalan dengan India. Dalam kenyataannya, India dan Pakistan telah beberapa kali melakukan uji coba nuklir.
3. Minimum Credible Deterrence. India mengembangkan nuklir berbasis tiga kekuatan yakni darat, air dan udara (the triad of nuclear forces). Sedangkan Pakistan hanya mengandalkan pengembangan nuklir berbasis darat dan udara.
Doktrin senjata nuklir India tak dapat dilepaskan oleh pengaruh ideologi fundamentalis Hindu dalam Bharatiya Janata Party (BJP). Sejalan dengan kebijakan National Security Advisory Board yang membuat rancangan pertahanan strategis sesuai DND (Draft Nuclear Doctrine) 1999 dan pernyataan Menteri Luar Negeri Jaswant Singh sebagai berikut (Chari, 2000):
1. India akan menjaga kredibilitas pencegahan nuklir minimum (minimum nuclear deterrent)
2. India akan melanjutkan moratorium uji coba nuklir, tetapi akan mengusahakan simulasinya dengan komputerisasi dan “sub-critical tests” jika diperlukan.
3. Perluasan jangkauan. Misil Agni akan dikembangkan dan dijalankan dengan cara yang transparan dan non-provokatif.
4. Sesuai dengan deklarasi No First Use, India tidak akan menggunakan senjata nuklir melawan negara-negara non-nuklir.
5. Kekuatan perang nuklir hanya akan dilakukan untuk menjaga aset nuklir
6. India tidak akan terlibat dalam pengerahan pasukan senjata apapun
7. Komitmen India dalam pelucutan senjata nuklir global masih tetap
Sesuai dengan draft doktrin nuklir, India hanya akan melakukan serangan nuklir sebagai upaya pembalasan dendam atas serangan nuklir negara lain pada aset militer dan sipilnya. Serangan nuklir dalam bentuk apapun ke India harus dibalas dengan serangan nuklir balik kepada penyerang. Besarnya pembalasan dendam India kepada penyerang nuklir awal ditempatkan kepada daerah yang berpenduduk padat dan berinfrastruktur ekonomi baik.
Kebijakan nuklir Pakistan sejak awal didorong oleh kekuatan nuklir India. Dengan kata lain, senjata nuklir Pakistan digunakan untuk menangkal atau setidaknya menjadi penyeimbang kekuatan nuklir India. Negara ini membangun National Nuclear Command Authority (NNCA) pada 1970-an dan sejak 1998, doktrin nuklir Pakistan dapat digambarkan sebagai berikut (Chakma, 2006):
1. Indo-centric minimum nuclear deterrence. Pengembangan nuklir Pakistan sejak awal untuk menangkal kekuatan nuklir India. Minimum nuclear deterrence dianggap sebagai inti/dasar doktrin nuklir Pakistan.
2. Principle of massive retaliation. Ditandai dengan uji coba nuklir pada 28 Mei 1998 untuk memberi peringatan kepada India bahwa Pakistan akan melalukan pembalasan dendam besar-besaran jika lebih dahulu diserang.
3. Policy of nuclear first-use. Pakistan menolak proposal India dalam perjanjian bersama no-first use pledge pada Mei 1998. Pakistan menganggap bahwa kebijakan ini terjangkau secara finansial dan bertujuan sebagai “pemerata” kekuatan nuklir India yang lebih besar.
4. Counter-value nuclear targeting. Didorong oleh kesadaran Pakistan bahwa negaranya memiliki pasukan perang yang kecil, sehingga Pakistan berencana untuk menyerang kota-kota besar berpenduduk padat di India seperti Mumbai, New Delhi dan Bangalore.
5. Delegative nuclear command and control structure. Prinsip ini menyesuaikan diri dengan struktur ekonomi, politik, sosial dan budaya Pakistan; sehingga akan lebih mudah untuk mengendalikan pengembangan nuklirnya.
Pengaruh Doktrin Nuklir dalam Persaingan Nuklir India-Pakistan
Terdapat beberapa pertimbangan fundamental atas kebijakan India dalam mengembangkan nuklir, yaitu: (1) India, sebagaimana negara-negara Barat (maju) merasa berhak untuk memiliki senjata nuklir, (2) India selalu terancam atas kekuatan negara tetangganya yang telah dahulu memiliki senjata nuklir yaitu China yang telah mulai mencoba pengembangan nuklir pada 1964, (3) nuklir sebagai syarat untuk menghadapi musuh terutama dalam konteks Kashmir, yaitu Pakistan (Singer dan Saksena, 1998). Banyak ilmuwan menganggap bahwa masalah Kashmir merupakan motivasi utama kompetisi nuklir India-Pakistan.
Sedangkan motivasi Pakistan dalam pengembangan senjata nuklir adalah ancaman nuklir India. Bahkan Ali Bhutto (Cheerna, 1996) pernah menyatakan bahwa, “Kita harus akan membangun sebuah bom atom, bahkan meski kita harus makan rumput, daun atau harus berlapar-lapar, karena tak ada senjata konvensional alternatif kecuali bom atom”. Dalam pemikiran kaum militer Pakistan, senjata nuklir menjadi alat ampuh untuk mencapai tujuan politik luar negerinya. Persaingan pengembangan nuklir kedua negara bahkan digunakan untuk memperebutkan Kashmir yang dua pertiganya dimiliki oleh India. Pakistan mulai mengirimkan militan jihad Islam guna sepanjang perbatasan guna menduduki posisi strategis di Pegunungan Kargil. Perang Kargil pada 1999 oleh banyak sejarawan dicatat sebagai perang pertama yang dijalankan atas dasar senjata nuklir (Ahmedullah, 2001).
Ketika Pakistan menempatkan militan di sepanjang garis perbatasan, India menanggapi dengan menantang Pakistan untuk adu nuklir. Dua bulan sebelum uji coba nuklir Pakistan dan India pada Mei 1998, delegasi dari Pugwash bertemu di Delhi dengan Perdana Menteri Inder Kumar Gujral. Mereka membicarakan tentang betapa bahayanya nuklir terhadap stabilitas kawasan. Akan tetapi sebenarnya India sudah mengetahui bahwa Pakistan belum mampu membuat bom atom. Para tokoh politik dan militer India malah meragukan kemampuan dan kegunaan gudang persenjataan Pakistan. India percaya bahwa pengembangan senjata nuklir Pakistan dibawah kendali Amerika Serikat (Mian, 2008).
Kepercayaan diri India akan ketidakmampuan Pakistan dalam pengembangan nuklir mendorongnya untuk mengembangkan lebih jauh. Para petinggi India menilai bahwa Amerika Serikat tidak akan mempunyai niat (atau kemampuan) untuk menghancurkan Pakistan. Hal ini didasarkan atas Cuban Missile Crisis dimana keberhasilan Amerika Serikat tidak lebih dari 90% dan juga upaya Amerika Serikat untuk menghancurkan Iraq tidak sepenuhnya sukses. Realita tersebut membuat India semakin percaya diri untuk dapat memenangkan perang nuklir dengan Pakistan (Mian, 1998).
Sejak uji coba nuklir tahun 1998, anggaran belanja negara India untuk kemiliteran meningkat pesat. Anggaran pertahanan India pada 2001-2002 dipatok 13 miliar juta dolar yang hampir sama dengan tiga kali lipat anggaran Pakistan. Peningkatan anggaran kemiliteran India diperuntukkan untuk pembelian pesawat tempur, kapal selam, sistem pengawasan canggih (termasuk Kapal Phalcon), dan kapal induk perang cadangan. India juga mencanangkan untuk menambah pasukan skuadron dari 39 menjadi 60 pada akhir 2020 dan menggantikan pesawat MiG-21 dengan pesawat modern yang lebih canggih seperti Sukhoi-30 Rusia, atay Mirage-2000 dan Rafael dari Perancis (Washington Post, 2001).
India juga mengklaim bahwa peluru Agni buatannya sudah siap untuk digunakan perang. Namun, Pakistan menahan diri karena mengalami kelesuan ekonomi dan laporan Bank Dunia mencatat bahwa tahun 1990-an adalah era kekalahan (kemunduran) untuk Pakistan. Sejak merdeka sampai akhir 1980-an, boleh dikatakan bahwa Pakistan merajai di Kawasan Asia Selatan. Kemudian kekuatan itu semakin menurun pada dekade 1990-an menyusul meningkatnya angka kemiskinan, kelambanan pertumbuhan ekonomi, korupsi di pemerintahan dan krisis multidimensi yang menyertainya (Khan, 2001).
Tak mau kalah dengan India maka pada tanggal 15 May 2002 Pakistan melakukan uji coba rudal Abdali, Ghauri dan Ghaznavi yang mampu membawa senjata nuklir. Selain rudal buatannya sendiri itu, Pakistan juga bisa menggunakan pesawat untuk mengirim bom nuklir yang lebih kecil. Pakistan diperkirakan memiliki antara 80 hingga 100 buah hulu ledak nuklir yang tersebar di berbagai fasilitas nuklir di negara tersebut (Suara Media, 2009). Kemungkinan hulu ledak yang dimiliki India mencapai 150 buah nuklir. India mampu mengerahkan bom nuklir 20 kiloton dari pesawat MiG, Jaguar atau Mirage-nya. Rudal-rudal buatannya, seperti Prithvi, Dhanush dan Agnis pun diperkirakan mampu mengirim bom dalam ukuran yang sama (Koran Tempo, 2002).
Tabel 1: Perbandingan Kekuatan Nuklir India dan Pakista
Sumber: Peter R.Lavoy dan Stephen A. Smith. 2003. The Risk of Inadvertent Nuclear Use between India and Pakistan. Strategic Insight. Center for Contemporary Conflict.
Kesimpulan
Pengembangan nuklir India didorong oleh China yang lebih dahulu melakukan uji coba nuklir. Dalam perkembangannya, India yang didorong oleh ideologi fundamentalis Hindu dalam Bharatiya Janata Party (BJP) menganggap kekuatan nuklir menjadi pengukuh peran India sebagai “pemimpin alamiah” dan negara paling berpengaruh di kawasan Asia Selatan. Doktrin dan pengembangan senjata nuklir Pakistan juga didorong oleh kemajuan nuklir India. Sejak memisahkan diri dari India, Pakistan tidak mau kalah dengan India dalam bentuk apapun. Sehingga, India selalu dianggap sebagai ancaman.
Doktrin senjata nuklir India tak dapat dilepaskan oleh pengaruh ideologi fundamentalis Hindu dalam Bharatiya Janata Party (BJP) dan tertuang dalam DND (Draft Nuclear Doctrine). Sedangkan doktrin nuklir Pakistan dipengaruhi oleh National Nuclear Command Authority (NNCA). Pada dasarnya, doktrin tersebut digunakan untuk melindungi pertahanan dan keamanan negaranya. Namun, Dinamika di lapangan menunjukkan bahwa, persaingan pengembangan nuklir antara India dan Pakistan menjadi sentrum stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Selatan.
Referensi
Richardson, Michael "India and Pakistan are not 'imprudent' on nuclear option; Q&A / George Fernandes," The International Herald Tribune, June 3, 2002.
Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. Pengantar Hubungan Internasional. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Suara Media, Berdalih Bantuan, AS Inginkan Akses Nuklir Pakistan Senin, 09 November 2009.
Singer, Clifford E., Jyotika Saksena dan Milind Thakar, “Feasible Deals with India and Pakistan after the Nuclear Test: The Glenn Sanctions and U.S. Negotiation”, Asian Survey, Vol.38, No.12, December 1998.
KoranTempo, Mengukur Perang Nuklir India-Pakistan Senin, 3 Juli 2002
Banerjee, Dipankar. 2008. Nuclear Disarmament and Doctrines: India, China and Pakistan dalam IPCS Media Workshop Report 22 Oktober 2008 pada www.ipcs.org diakses pada 4 November 2010 pukul 12.32 WIB.
Chari, P.R. 2000. India’s Nuclear Doctrine: Confused Ambition. The Nonproliferation Review/Fall-Winter.
Chakma, Bhumitra. Pakistan’s Nuclear Doctrine and Command and Control System: Dilemmas of Small Nuclear Forces in the Second Atomic Age. Security Challenge Volume 2 Number 2 (July 2006).
Ahmedullah, Mohammed, "Indian Air Force Advocates First Strike Capability", Defense Week, January 2, 2001.
Mian, Zia. 1998. "Renouncing the Nuclear Option," in Samina Ahmad and David Cortight eds, Pakistan and the Bomb - Public Opinion and Nuclear Choices. Indiana: University of Notre Dame.
Cheerna, Z.I. 1996. “Pakistan’s Nuclear Policies”, dalam P.R. Chori et.al, Nuclear Strategic Studies, Colombo: Manohar.
Agung Setiyo Wibowo Update

0 komentar:
Post a Comment